Menatap Aceh Pasca Irwandi-Nazar

Menatap Aceh
Pasca Irwandi-Nazar
Oleh Teuku Zulkhairi

Perjalanan kepemimpinan Irwandi-Nazar(IRNA) telah menginjak usia lebih dari tiga tahun. Jangka waktu yang tidak terlalu pendek ini telah menghasilkan berbagai analisis berbagai pihak yang mencoba menilai tingkat keberhasilan mereka dalam memimpin rakyat Aceh membawa mereka ke pintu gerbang ke sejahteraan dunia dan akhirat. Dan sebagai rakyat, saya ingin turut memberikan sumbangsih penilaian yang konstruktif demi perbaikan Aceh ke depan.
Kemenangan mereka pada dasarnya menandai berakhirnya hegemoni dan kekuasaan mutlak tokoh-tokoh nasionalis dari partai berbasis Nasional. Kemenangan tersebut juga manifestasi dan transmisi serta perwujudan kemenangan rakyat Aceh karena diwakili oleh kelompk pejuang(GAM) dan kaum aktivis(mahasiswa). Sejatinya, kemenangan fantastis IRNA dalam pilkadasung kali pertama dalam sejarah sanggup mengobati luka lara di hati rakyat Aceh yang telah menderita sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dibawah rezim penguasa dari partai-partai nasional.
Rakyat berharap banyak setelah “nanggroe ka ta ato keu droeteh”. Namun, faktanya harapan tinggallah harapan. Tiga tahun lebih pasangan IRNA memimpin Aceh tidak banyak perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, melainkan hanya bisa dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Kucuran dana triliyunan rupiah dari pusat dan dari berbagai negara luar(pasca tsunami) belum menjamin berakhirnya keterpurukan rakyat Aceh. Angka kemiskinan yang meskipun persentasenya cenderung menurun rata-rata 2 persen/tahun namun masih diatas rata-rata tingkat nasional, tingkat pengangguran yang meski persentasenya mulai menurun rata-rata 0,5-1persen/tahun namun masih diatas rata-rata nasional (sumber, Tabloid Tabangun Aceh/1/2/2010), begitu juga persoalan rumah bagi korban tsunami yang belum juga tuntas, serapan anggaran(sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah) yang sangat rendah setiap tahun, persoalan undang-undang pidana Islam (Qanun Jinayat) yang tersendat dan stagnasi di tangan pasangan ini.
Begitu juga budaya korupsi yang terus merajalela tanpa ada usaha ekstra untuk memberantasnya, bahkan kesan yang timbul pemerintah sering melindungi para koruptor atau tanpa keseriusan pasangan ini secara kepemerintahan. Indeks kasus korupsi dibawah kepemimpinan IRNA meningkat dahsyat. Belum tuntas pengusutan kasus pencurian uang rakyat sebesar 220 Milyar di Aceh Utara beberapa waktu yang lalu, esoknya kita kembali mendengar kasus korupsi di Dinas Pendidikan dalam proyek pengadaan sertifikat mampu baca Alquran. Begitu juga kasus-kasus lain seperti penjualan besi jembatan yang disinyalir melibatkan salah seorang petinggi provinsi Aceh. Begitu juga kasus-kasus yang belum tuntas seperti, pembangunan taman hutan Rakyat senilai Rp 2,6 miliar. Pengadaan 12.000 eks Buku Pendidikan. Dana Kesejahteraan Guru di Aceh Utara sebesar Rp11,8 miliar. Buku di Dinas Pendidikan Aceh yang tidak didistribusikan sebanyak 32.000 eksemplar. Pungutan uang penyusunan kontrak proyek APBA 2008 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Indikasi Korupsi Pengelolaan Dana di TVRI Stasiun Banda Aceh sebesar Rp 13,2 M. Kasus pengadaan bibit kelapa sawit palsu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Indikasi Kasus Stempel Palsu untuk melakukan tindak pidana korupsi di UPTD II Lhokseumawe pada Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh sebesar Rp 75.178.000. Indikasi Kasus Korupsi Mark-up Belanja di Meuligoe Gubernur Aceh sebesar Rp 148,6 Juta. Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Panti Asuhan Jroh Naguna, UPTD Panti Sosial Meuligo Jroh Naguna (PTSMJ) Banda Aceh sebesar Rp 80 Juta. Indikasi korupsi bantuan banjir Aceh Timur sebesar Rp 16 miliar. Indikasi korupsi pembebasan lahan Blang Panyang Kota Lhokseumawe sebesar Rp 2 miliar. Penggelapan dana pendidikan tahun anggaran 2007 di Kabupaten Bireuen sebesar Rp 1,3 miliar. Indikasi korupsi pengadaan CT-SCAN di RSU Zainoel Abidin. Indikasi korupsi di BPKS Sabang. Kasus Pesawat NAA Kabupaten Aceh Utara.(Sumber MaTA, Serambi, 5/12/2009).
Bahkan, beberapa waktu yang lalu kembali muncul berita terbaru perihal telah digelapkannya uang pajak negara sebesar 20 Milyar oleh salah satu bendahara Pemda Aceh (Serambi, 3/12/2009). Dalam kontek nasional, berita-berita kasus korupsi pun tidak kalah hebohnya serta mendominasi berita-berita di media massa, seperti kasus bank Century (yang diyakini pelakunya dilindungi penguasa saat ini) yang telah merugikan negara 6,7 triliyun serta kasus-kasus lain yang terjadi setiap saat yang tidak mungkin penulis cantumkan disini semuanya. Ini hanyalah kasus-kasus yang berhasil diungkapkan oleh media dan lembaga-lembaga anti korupsi, sedangkan kasus-kasus lain yang belum berhasil diungkapkan disinyalir laksana fenomena gunung es, yang berhasil diendus hanyalah puncaknya saja, sementara pangkalnya tak tersentuh. Dan berbagai fakta yang sering dimunculkan ke permukaan oleh media massa ini sudah cukup sebagai indikator dan pembuktian kegagalan pasangan IRNA dalam memimpin rakyat Aceh.
Berbagai kebijakan yang dilahirkan banyak yang tidak populis alias tidak berpihak kepada rakyat kecil, misalnya seperti anggaran untuk Badan Pembinaan Pendidikan Dayah(BPPD) yang untuk tahun ini akan dipangkas hingga 75 persen, padahal tahun lalu BPPD adalah satu-satunya lembaga yang sangup mengelola dan menghabiskan anggaran hingga mencapai 98persen lebih. Di mata kaum agamawan/santri, kebijakan “pemangkasan” ini tentu saja tidak populis ditengah janji pemerintah untuk meningkatkan taraf pembangunan dan mutu dayah.
Indikatot lainnya adalah seperti “polemik’ dana aspirasi DPRA yang disinyalir penuh dengan berbagai kepentingan politis alias sebagai “balas budi” atas hutang masa kampanye. Akibat dana aspirasi yang menelan anggaran ratusan Milyar ini juga diyakini dana untuk ADG(Anggaran Dasar Gampong) pada tahun ini akan dipangkas hingga 50 persen, padahal rakyat pedesaan bisa berbuat banyak seperti meningkatkan atau membuat jalan desa, memperbaiki saluran, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, memperbaiki jembatan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan dana ADG. Dengan dana itu pula menjadi pemicu/stimulus bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan mereka. Ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak contoh yang lain, seperti serapan anggaran yang setiap tahun sangat rendah di tangan pasangan IRNA. Berbagai indikator ini telah semakin antipatinya masyarakat menilai track record dan performa kinerja kekuatan politik dominan saat ini, baik yang berbasis nasional maupun kelokalan(daerah).
Sebelum era IRNA, pucuk kepemimpinan di Aceh dipegang secara bergilir oleh tokoh-tokoh dari partai Nasional. Dalam periode kepemimpinan tersebut, rakyat Aceh faktanya terus menerus berada dalam kubangan ketertinggalan dari semua aspek sisi kemajuan, keadilan dan kesejahteraan. Jumlah pendudukan miskin dengan angka yang sangat fantastis, mutu pendidikan yang sangat terbelakang, pembangunan fisik yang sangak ketinggalan, kebebasan politik yang terkekang, tingkat kesejahteraan yang dibawah rata-rata secara nasional, itulah gambaran singkat kepapaan rakyat Aceh masa lalu dibawah rezim partai Nasional.
Maka atas dasar ini, kita meyakini bahwa penguasa saat ini yang diyakini semua kalangan telah gagal(meski tidak kita katakan gatal alias gagal total) membawa rakyat Aceh ke gerbang pintu kesejahteraan tidak akan lagi menjadi pilihan mayoritas rakyat pada pilkadasung 2012 nanti. Kemudian mari kita melihat ke partai Nasional, sepertinya parnas tidak akan lagi menjadi kekuatan dominan di Aceh, apalagi dengan realita sekarang Parta Demokrat yang menjadi pemenang kedua pemilu legislative dan eksekutif tahun yang lalu kini mengalami krisis kepercayaan publik dan pesonanya pun telah redup pasca kasus Century dan berbagai kasus lainnya. Mengenai peluang Golkar, saya kira partai ini tidak akan lagi menjadi penguasa dominan di Aceh mengingat sejarah suram rakyat Aceh bersama mereka sejak beberapa dasawarsa yang lalu hingga kini, penuh dengan warna pragmatisme.
Melihat pengalaman sejarah dimana rakyat Aceh cenderung memberikan amanat dan kepercayaan, hasrat serta harapan politiknya secara bergilir, maka penulis meyakini pasca 2012 nanti, maka akan lahir kekuatan politik baru yang berasal dari kaum agamawan berbasis pesantren atau ulama. Maka, penulis meyakini konstalasi peta kekuatan politik Aceh diprediksi akan berubah 180 derajat tahun 2012 pasca pilkada nanti. Beberapa kekuatan politik yang saat ini dominan, power, pesona dan kharismanya diyakini akan terjun bebas setelah pilkda 2012 nanti. Dan satu-satunya komponen masyarakat Aceh yang belum diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat Aceh adalah tokoh agamawan yang berbasis pesantren atau dari kalangan ulama dayah(setelah periode Daud Beureeh di masa lalu). banyak kalangan meyakini bahwa potensi ‘terpendam’ kepemimpinan yang dirindukan di Aceh saat ini adalah kepemimpinan berbasis dayah. Institusi dayah (pesantren), dalam awal mula sejarahnya adalah institusi sosial religius yang mandiri, jauh dari kontaminasi ‘kepentingan kekuasaan’. Maka tidak heran, dayah banyak menghasilkan ‘pemimpin-pemimpin substantif. Sejarah perjuangan Aceh mencatat, banyak alumni dayah yang muncul sebagai pemimpin yg disegani, baik dalam tataran sipil maupun militer. Saya kira, kader-kader pemimpin seperti itu kini telah banyak lahir di Aceh, mungkin belum terlalu dikenal, sebab ruang interaksi mereka dengan wilayah publik masih terbatas.
Beberapa tahun belakangan, kesadaran berpolitik kaum agamawan(berbasis pesantren) telah semakin tinggi. Maka sekarang tinggal bagaimana kaum agamawan bisa mengorbitkan seorang tokoh diantara mereka yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang diajarkan oleh Islam, seperti; Pertama, Shiddiq (berlaku benar), baik dalam keyakinannya maupun dalam kata-katanya, dan benar dalam tindakannya. Satu kata dan perbuatan. Benar dalam ibadahnya, dalam kebijaksananya, keberpihakannya pada kebaikan(syari’at Islam). Kedua, memiliki sifat fathanah (cerdas). Cerdas di sini baik spiritual maupun intelektual. Juga cerdas emosional dan cerdas secara sosial. Ketiga, Tabligh (aspiratif,loyal, vokal) dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan suatu tanpa menyembunyikan kepada rakyatnya untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsanya Kedua, dapat dipercaya. Dimaksudkan agar ia tidak berkhianat dalam menjalankan amanah rakyat yang mimilihnya. Saya pikir mereka harus terus mengkampanyekan karakteristik calon pemimpin seperti ini. Dan sebenarnya, untuk menjadi pemimpin tidak perlu harus pandai-pandai banget, yang penting aspiratif alias mau mendengar kritikan dan masukan dari rakyatnya, hal ini yang tidak kita dapatkan pada diri pemimpin kita sekarang.
Namun demikian, untuk mengambil kepercayaan publik kaum agamawan ini harus berkalaborasi dengan kaum akademisi yang juga harus memiliki karakteristik pemimpin dalam Islam. Disamping itu, mengingat persyaratan pilkada ke depan harus melalui jalur parpol(non independen), saya kira kaum agamawan ini perlu juga mendekati parpol Islam peraih suara di legislative yang memilik track record bagus, mereka bisa mendekati PKS dan PDA, mereka juga bisa mendekati PPP, karena partai terakhir ini meski jumlah pendukungnya telah banyak berkurang namun tidak sedikit kaum agamawan yang masih bernaung di partai ini dengan pendukung fanatiknya. Setelah konsolidasi internal mereka menjadi tangguh dan jaringan bawah tanahnya telah kuat, maka saya yakin mereka akan bisa bertartisipasi dalam pilkada dua tahun yang akan datang dan menjadi kekuatan politk Islam baru yang tampil sebagai pemenang, sebagai tahap awal menata kembali cita-cita rakyat Aceh untuk melihat hadirnya kembali kesejahteraan berbasis rabbani dan kejayaan Islam di Aceh. Insya Allah. Amiin. Wallahu a’lam bishsawab.

Penulis adalah aktivis Ikatan Penulis Santri Aceh(IPSA) dan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh